Jaringan 98: Ayo Bersatu Lawan Nekolim Neoliberalisme Penjajah NKRI di 2017

Sumber Phil Ebersole's Blog

Jejaring mantan aktivis mahasiswa gerakan reformasi 1998 yang berhimpun dalam Jaringan '98 menilai banyak persoalan kebangsaan di tahun 2016 yang harus diselesaikan pada tahun yang baru 2017. Beberapa di antaranya adalah persoalan korupsi yang merajalela, kesenjangan sosial yang meningkat, serta ancaman invasi dan penetrasi asing dari kekuatan neokolonialisme (nekolim) neoliberalisme yang hendak menjajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui infiltrasi calon pemimpin boneka, serbuan tenaga kerja asing (TKA), impor pangan tak berkualitas, penyelundupan narkoba zat adiktif, budaya seks bebas dan sebagainya.

"Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla hendaknya selalu berjalan dalam garis Nawacita dan Trisakti sesuai janji Pilpres 2014 yang secara prinsip hendak mewujudkan NKRI yang mandiri berdaulat serta memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai mantan relawan Jokowi, banyak deviasi yang kami lihat di sana-sini, terutama dampak dari kebijakan para pembantu di Kabinet Kerja dan Istana Negara yang tak paham dan tak mau mewujudkan gagasan mulia dari Presiden Jokowi, mereka cenderung mengkhianati nilai-nilai luhur Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945," ujar Jurubicara Jaringan '98, Ricky Tamba kepada media, Sabtu (31/12/2016).

Menyambut 2017, Ricky berharap agar seluruh kekuatan prodemokrasi, kaum nasionalis dan TNI/ Polri merapatkan barisan melawan bahaya nyata invasi nekolim neoliberalisme dengan cara selalu mengingatkan pemerintah hingga ke berbagai pelosok daerah agar selalu jujur dan amanah dalam menjalankan tugas, seperti mendemo dan melaporkan setiap praktik korupsi APBN dan APBD serta kolusi nepotisme, mencegah dan menghabisi peredaran narkoba khususnya di generasi muda, serta meningkatkan semangat gotong royong sebagai kearifan budaya Indonesia di tengah arus globalisasi dan individualisme yang bisa menyesatkan.

"Fokus kerja Pemerintahan Jokowi di 2017 sebaiknya di bidang ekonomi karena rakyat sangat menunggu kebijakan yang aplikatif, kreatif dan nasionalis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mulai memberdayakan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, tak melulu berkutat pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menghabiskan banyak anggaran tanpa hasil kerja yang bermanfaat untuk rakyat dan kerap kali hanya menjadi bancakan elite politik pemburu rente. Koperasi dapat menjadi tulang punggung dalam hal pembelian hasil tani, penyaluran modal kerja, redistribusi aset tanah tak tergarap serta sebagai petugas sosialisasi kebijakan pemerintah. Tapi harus didata dan diverifikasi benar-benar agar mayoritas koperasi fiktif tak dijadikan alat oleh para penguasa daerah yang korup manipulatif!" saran Ricky.

Di bidang politik, Jaringan '98 menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk terus menjaga kebebasan berpendapat dan berorganisasi sesuai cita-cita UUD 1945 dan reformasi 1998, di mana Presiden Jokowi adalah salah satu hasil dari proses demokrasi tersebut. Selain itu, penggunaan hukuman maksimal berupa hukuman mati dan pemiskinan koruptor dapat menjadi kebijakan baku pemerintah melalui aparat penegak hukum, guna meminimalisir korupsi yang terbukti terus meningkat. Terkait evaluasi Kabinet Kerja, Jaringan '98 menghormati hak prerogatif presiden untuk mencopot dan mengganti beberapa menteri abal-abal, asal bapak senang dan pro asing tak nasionalistik.

"Buat apa dipertahankan menteri abal-abal, ABS dan pro asing kalau hanya semakin mengkhianati Presiden Jokowi dan menghancurkan NKRI tercinta? Kalau apa-apa harus nunggu presiden memutuskan baru bertindak, atau kebobolan dulu baru bergerak, ya mendingan dicopot saja. Lebih baik presiden mengajak masuk kabinet para anak bangsa yang teruji rekam jejaknya, nasionalistik, cerdas dan inovatif. Kami yakin, bila kabinet diisi personil yang mumpuni, semua janji Pilpres 2014 akan terwujud. 2017 harus menjadi tahun kebangkitan bangsa Indonesia. Eling lan waspada. Ayo bersatu lawan nekolim neoliberalisme penjajah NKRI!" pungkas Ricky Tamba.

CP.
+6281272313198
@Ricky_Tamb

Pernyataan Sikap Para Antropolog, Darurat Keindonesiaan

 

Foto twitter Santi Apriani, Para Antropolog pertemuan di Jogja

“Berbagai pertanda jelas memperlihatkan nilai-nilai keindonesiaan kita, termasuk semboyan kebangsaan “Bhinneka Tunggal Ika”, terus menerus digerus.”

Pengamatan itulah yang memicu hampir 300 antropolog dari seluruh Indonesia menyatakan Darurat Ke-Indonesia-an. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 –yang kemudian dipelihara oleh konstitusi dan Pancasila. Indonesia merupakan rumah bersama dari keragaman agama, ras, etnis, gender, kepercayaan, keyakinan, kelas sosial, dan sudut pandang. Indonesia bukan hanya yakin tapi juga bangga dengan Bhinneka Tunggal Ika: berbeda-beda tapi satu.

Namun beberapa peristiwa belakangan memperlihatkan adanya kelompok-kelompok yang mempertajam perbedaan dengan melakukan politik identitas. Sering terlihat upaya yang justru menegaskan perbedaan, menarik garis batas antara yang satu dan yang lainnya, maupun mengucilkan yang berbeda. Ada pula pemaksaan kehendak atas mereka yang dianggap berbeda. Lebih dari sepuluh tahun terakhir berbagai peristiwa kekerasan dan penyingkiran sudah dicatat para peniliti.

Dalam banyak peristiwa tersebut, pemerintah pusat dan daerah serta aparat penegak hukum sering tampak tidak secara sepenuhnya bisa mengantisipasi dan/atau memberi perlindungan. Tidak sedikit elit politik menggunakan diskursus yang memecah belah dan menggerus nilai keindonesiaan kita.

Kampus dan institusi pendidikan juga tidak banyak bertindak. Masyarakat pun kerap berkontribusi pada rangkaian kekerasan tersebut. Media sosial dipakai untuk menyebar kebencian secara beringas, tidak dimanfaatkan untuk menggali ilmu pengetahuan. Media sosial kehilangan hakekat sosial dan sering menjadi forum permusuhan.

Para antropolog dari sejumlah kota di Indonesia bertukar pikiran dan pekan lalu mencapai kesamaan pandangan. Antropologi mengajarkan, Indonesia yang bineka dan beragam adalah konstruksi sosial. Kekerasan, penyingkiran, pembungkaman adalah ancaman pada keindonesiaan kita. “Nilai keindonesiaan kita terus digerus. Kami menganggap penting menyatakan darurat keindonesiaan agar semua pihak menyadari bahwa ini bukan soal kecil. Ini soal siapa dan apa kita sebagai Indonesia” kata Prof. Dr. Meutia F. Swasono, antropolog senior, salah satu penandatangan Pernyataan Sikap dan Seruan.

Salah satu sikap bersama adalah menolak segala bentuk kekerasan dan pemaksaan, penyerangan, serta pembungkaman terhadap kelompok agama, ras, etnis, gender, kepercayaan, keyakinan, kelas sosial, atau sudut pandang yang berbeda. Pada saat bersamaan pemerintah -khususnya Panglima TNI dan Kapolri- diminta menegakkan hukum secara adil dan independen, yang tidak terpengaruh oleh tekanan kelompok tertentu.

Sementara itu, masyarakat diharapkan berpikir kritis agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang menyebarkan intoleransi dan kebencian. Selain itu, Gerakan Antropolog Untuk Indonesia Yang Bineka dan Inklusif menyerukan pula penggunaan media sosial untuk memperluas jalinan persahabatan dan persaudaraan, bukan untuk menyudutkan warga, kelompok, atau golongan lain.

Penyataan sikap dan seruan tersebut semata-mata bertujuan untuk menjaga dan merawat bersama kesatuan Indonesia yang dibangun para perintis bangsa lebih dari 70 tahun lalu. Di tengah tantangan global masa kini dan masa depan, Indonesia harus -dan jelas mampu- bertahan sebagai satu negara besar dengan kearifan keragaman yang dibanggakan.

Maka pernyataan sikap dan seruan Darurat Ke-Indonesia-an dari para antropolog dari seluruh Indonesia ini memanggil semua anak bangsa untuk bertanggung jawab bersama.


MEWAKILI PARA PENANDATANGAN:

Prof. Amri Marali PhD I Prof Dr. Meutia F. Swasono I Prof. Dr. Sulistyowati Irianto Dr. Kartini Sjahrir I Dr. Selly Riawanti I Drs. R. Yando Zakaria I Tjunggozali Joehana, MA Drs. Gigin Praginanto I Iwan Meulia Pirous MA.

Keterangan lebih lanjut: Yando Zakaria +62 812 2692 187