Kita Bukan Bangsa Pendendam!

Oleh: Letjend (Purn.) Saurip Kadi*

Pesan Gus Dur. Sumber Foto : twitter nu-online

Kita sudah jauh melangkah berdemokrasi. Koq masih sibuk bahaya latent KGB (Komunis Gaya Baru?-red). Memang Undang-undang Dasar (UUD) hasil amandemen, belum menjabarkan nilai-nilai luhur Founding Father kita secara benar dan   menyeluruh. Sehingga pengelolaan kekuasaan di era reformasi lebih parah dari jaman Orde Baru.

Dulu monopoli dan oligharkhi kekuasaan ada di tangan HMS (Haji Muhammad Soeharto ?-red). Tentara  berubah jadi alat kekuasaan. Rakyat di belah-belah, yang berpolitik ikut partai Prde Baru dengan 3 nama yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan)-Golkar (Golongan Karya)-PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Yang tdk berpolitik diawasi oleh TNI (AD khususnya)  dengan KOTER (Komando Teritorial) dan Intel TNI nya dengan (memberi-red) stempel EKKA (Ekstrim Kanan) -EKKI (Ekstrim Kiri)- EKLA (Ekstrim Lain), yang terdiri dari kaum intelektual yang kritis dan disuruh keluar negeri seperti Arief Budiman, George J Aditjondro dan lainnya.

Yang pasti Presiden Soeharto lengser dengan  warisan yang sangat membebani generasi penerus. Hutang luar negeri begitu besar. Hutan sudah gundul. Lingkungan hidup yang sudah rusak, sumber daya alam dikuasai segelintir orang saja.

Di era reformasi monopoli dan  oligharkhi kekuasaan, juga terjadi dan justru lebih parah, bukan  oleh presiden tapi oleh pemegang kapital. Karena waktu itu kepemimpinan nasionnal lemah, maka dalam sistem yang semrawut muncul mafia dimana-mana.

Jujur kita harus berani  bilang, aparat bisa dibeli oleh konglo hitam dengan jaringan mafianya. Idem juga hukum.

Presiden Joko Widodo saat ini sedang mensiasati agar dirinya tidak menjadi boneka. Dengan "diam",  tapi tidak mau bergabung dengan mafia, kini antar mafia saling cakar dan menelanjangi diri. Setelah kasus papa minta saham, kini kasus reklamasi teluk Jakarta.

Lantas mengapa kita harus sibuk dengan bahaya laten KGB (Komunis Gaya Baru).

Bukankah yang harus jadi musuh bersama dan apalagi harus distempel BAHAYA LATENT semestinya  terhadap  pihak yang sudah merusak negara.

Mari jujur bertanya,-- perbuatan anak-anak PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mana yang bisa kita jadikan alasan mereka dijadikan ancaman? Apakah keamburadulan, keterpurukan, dan  hutang negeri yang begitu besar  yang bikin mereka harus diwaspadai sampai ditakuti? Siapa yg merampok kekayaan negeri ini, apakah mereka anak-anak PKI atau orang lain?

Dosa apa yang mereka tanggung? Apalagi sebagai  anak keluarga PKI saat Orde Baru mereka sudah didholimi negara, yang dilakukan oleh saya dan kawan-kawan di TNI.

Jangankan jadi anggota TNI atau POLRI dan PNS,--jadi buruh pabrik milik swasta saja mereka tidak bisa. Peluang yang paling mungkin adalah jadi tukang tambal ban, buruh harian dan maaf-maaf,--jadi pelacur bagi yang perempuan. Ini fakta  bukan opini.

Saat mereka menjadi militan untuk survive, belakangan  bisa jadi anggota DPR/D, DPD dan bahkan menteri. Lantas kita teriak awas bahaya laten KGB ! Sungguh lucu kalian semua kawan!

Lucu karena komunisme sudah rontok. Ideologi sudah tamat. Takut kok sama roh gentayangan komunisme dan PKI yang sudah lama terkubur. Mengapa ada pihak yang ketakutan secara berlebihan?

Semestinya segenap aparatur negara termasuk juga TNI dan Polri harus segera switching of mind set, tak peduli pangkat dan jabatan dirinya adalah ‘Pelayan’ alias jongos.  Gaji yang mereka terima adalah uang pajak rakyat. Tempat kan Rakyat sebagai majikan.

Berlakulah sopan dan jangan kurang ajar terhadap majika. Bagi TNI kembalilah ke khitoh. Rasakan denyut nadi rakyat. Karena legitimasi hanya lahir tergantung bagaiamana to win the heart  of the people. Kenapa kalian harus ikut menyakiti hati rakyat, ikut gusur menggusur orang-orang tak bersalah. Mereka lahir dari keluarga miskin  bukan karena pilihan. Mereka rakyat Indonesia. Jangan hinakan mereka.

Perubahan tata kelola dunia yang menimbulkan kerusakan alam dan kesenjangan sosial ternyata membawa malapetaka bagi peradaban manusia tak terkecuali bagi pemegang kapital papan atas di tingkat dunia.

Sepuluh Globarl Concern kalau saja disikapi denga baik, niscaya membawa berkah bagi segenap  anak bangsa tanpa kecuali. Maka sangat tepat kalau Presiden joko Widodo merespon upaya mengakhiri dendam masa lalu. Dengan rakyat bersatu, apa yang tidak bisa kita laksanakan. Semua kita punya. SDM lebih dari cukup.

Kerusakan sosial juga hanya di kota-kota besar saja. Saudara-saudara kita yang di daerah, sangat paham untuk tidak  "memanen karena  tidak ikut menanam". Mereka satu antara kata dan perbuatan. Mereka pekerja tangguh. Habis subuh mereka bergegas ke sawah atau ke laut. Bukan seperti sebagian elit kita yang sudah tidak bisa membedakan halal dan haram.

 *Penulis adalah Asisten Teritorial Kepala Staff Angkatan Darat ABRI (2000 dan anggota DPR-RI-Fraksi ABRI (1995-1997)