Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Yogyakarta memperingati hari pendidikan di Kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, menegaskan tidak diperbolehkan melakukan pungutan biaya pendidikan mulai tingkat SD sampai SMA, karena bertentangan dengan UU SISDIKNAS Pasal 34 Ayat 2 yang menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggarannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain Itu, Pungutan pendidikan bertentangan dengan PP Wajib Belajar, PP Pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan serta Permendikbud pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar.
Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) Yogyakarta menuntut Pertama, Cabut UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Kedua, Cabut segera UU Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Ketiga, Cabut PP Nomor 26 Tahun 2015 tentang PTN - BH. Keempat, Kaji ulang kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kelima, Hapus Permenristekdikti Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat 1 tentang pemungutan biaya oleh Kampus. Keenam, Hapus Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 9 Ayat 1 tentang Kampus tidak turut membiayai KKN. Ketujuh, Hapus Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah boleh menarik pungutan kepada masyarakat melalui peserta didik dan efektifkan 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan secara merata. Terakhir Menolak Segala Bentuk Komersialisasi Pendidikan.
Front Mahasiswa Menolak Represif dari Birokrat Universitas Haluoleo (FM-MERDEKA-UHO), Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menyuarakan tiga tuntutan pertama, Evaluasi program Uang Kuliah Tunggal UKT tahun 2015 dan 2016. Kedua, Melegalkan Jurusan, Fakultas di Kampus Haluoleo. Ketiga, Menghapus kebijakan Rektor Universitas Haluoleo Nomor 4173 Tahun 2013 tentang larangan bagi mahasiswa mengeluarkan pendapat di Kampus.
Keluarga Besar Mahasiswa Se Sulawesi Tenggara (KBM Sultra) Menggelar aksi depan Kantor Rektorat Universitas Haluoleo, menuntut pemecatan Safarudin, Sekretaris Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Haluoleo. Safruddin dianggap bukan pendidikan karena telah melakukan tindakan kekerasan terhadap mahasiswanya.
Mahasiswa Universitas Kajuruhan Malang (UNIKAMA) menuntut Pertama, Tolak Liberalisme dan Kapitalisme Pendidikan. Kedua, Stop Pendidikan Mahal di Indonesia. Ketiga, Akses pendidikan yang baik dan murah untuk seluruh masyarakat.
Teater Songo PMII Cabang Pati melakukan kegiatan tetrikal pada hari pendidikan. Ia mengkritisi kebijakan penguasa yang membiarkan anak putus sekolah karena faktor ekonomi.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi melakukan aksi tetrikal dan musikal di taman jomblo dalam rangka memperingati hari pendidikan.
Aliansi Mahasiswa Tangerang menuntut pertama, pemerintah daerah transparasikan dana pendidikan. Kedua, Menindak tegas pelaku pungli di sektor pendidikan. Ketiga, Pendidikan gratis untuk rakyat. Keempat, Mengawasi program pendidikan dan subsidi yang diberikan kepada sekolah negeri maupun swasta agar tetap sasaran
Anggota Perwakilan Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi (LMND) dari berbagai daerah melakukan aksi di Manado. Adapun tuntutan yakni pertama, Hentikan Liberalisasi, komersialisasi, privatisasi dan menangkan trisakti. Kedua, Laksanakan pasal 33 dengan wujudkan pendidikan gratis, demokratis, dan berkualitas. Ketiga, Wujudkan pemerataan infrastruktur pendidikan nasional.
Koalisi Masyarakat Bergerak Untuk Pendidikan (KAMERAD) yang terdiri dari 18 BEM se kota makassar. Lembaga yang tergabung yakni BEM FAPERTA Universitas Hasanuddin (UNHAS), BEM Universitas Negeri Makassar (UNM), Mahasiswa Universitas Muslim Makassar (UMI), BEM Ekonomi Universitas Bosowa, DEMA Universitas Islam Negeri (UIN), BEM FT Universitas Fajar (UNIFA), Manajemen Bongaya, Dema Adab UIN, UKPM UNHAS, BEM Sospol Unibos, Himapol UIN, FMN Cabang Makassar, Ekonomi UNHAS, dan Himahi UNHAS. adapun tuntutan peserta aksi yakni Pendidikan Gratis dan Demokratisasi Kampus.
BEM Universitas Sebelas Maret Surakarta menyatakan Duka Cita bagi pendidikan bangsa dan Pemerintah dianggap gagal menjamin kesejahteraan pendidikan untuk rakyat. Karena Pertama, Pendidikan Tinggi di liberalisasi. Kedua, UKT mahal mencekik. Ketiga, distribusi pendidikan tak bisa dijangkau rakyat kecil.
Hari pendidikan diperingati berbagai elemen seperti HMI, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Aliasi Buruh FPBI, KSPI, SNSI dan petani Medan menuntut perbaikan sistem pendidikan yang tidak berpihak, karena sangat mahal dan mengorbankan mahasiswa miskin. Kedua, Penghapusan Sistem uang kuliah tunggal UKT semakin menindas mahasiswa.
Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang menggelar aksi hari pendidikan di Kampusnya. Adapun tuntutannya yakni Pertama, Perbaikan fasilitasi di Kampus. Kedua, Meminta rektor untuk sosialisasikan PTN BH. Ketiga, Menolak Kenaikan UKT. Keempat, Perbaikan sistem pendidikan dan evaluasi SPP semester 4,5, 6.
Demo Peringatan hari pendidikan di Kota Medan berlangsung ricuh. Peserta aksi bentrok dengan polisi di sekitar kampus Universitas Sumatera Utara USU. Adapun tuntutan mahasiswa yakni pertama, Transparansi dana UKT. Kedua, Penghapusan UU 12 Tentang Perguruan Tinggi yang mengakibatkan biaya pendidikan makin mahal. Pendidikan hanya bisa dirasakan oleh kaum yang punya uang dan modal.
Himpunan Mahasiswa Islam Balikpapan menuntut Pertama, peningkatan kualitas pendidikan yang masih belum merata. Kedua, Mengkritisi beasiswa pendidikan yang mengalami pemangkasan
Front Aksi Mahasiswa (FAM) Cilegon menuntut Pertama, Realisasi 20% anggaran pendidikan dari APBD dan APBN. Kedua, Tegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat. Ketiga, Wujudkan Pendidikan yang sesui dengan uu 45 pasal 31 ayat 1 dan 2. Keempat, Stop Kapitalisasi, liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.
Mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi melakukan Aksi demonstrasi di Jalan AP Pettarani Makassar. Mahasiswa mendesak pemerintah agar membuka akses pendidikan berkualitas hingga bisa menampung anak-anak petani dan buruh untuk memutus rantai kemiskinan
Enam mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islah KH Abdul Kabier (STAIKHA) berjalan kaki 21 kilometer ke pendopo Kabupaten Serang. Adapun tuntutan yakni perbaikan fasilitas ruangan kelas yang rusak dan pengadaan sarana prasarana yang kurang memadai di Kecamatan Tanjung Teja, Petir, Pamarayan, Bandung, dan Cikeusal.
Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi demonstrasi depan kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Adapun tuntutanya yakni Pertama, Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Kedua, Cabut dan tolak produk kebijakan pendidikan kapitalistik. Ketiga, Bentuk Kopertis Wilayah NTT. Keempat, Tuntaskan Persoalan Pendidikan di NTT. Kelima, Tolak UKT Uang Kuliah Tunggal
Aliansi BEM Lampung (ABL) dan LBH Bandar Lampung melakukan aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Lampung. Adapun tuntutanya yakni pertama, menilak praktik komersialisasi pendidikan yang mengakibatkan pendidikan menjadi mahal dan hanya untuk golongan tertentu. Kedua, menyoroti angka putus sekolah yang makin meningkat akibat mahalnya biaya pendidikan. Ketiga, Gaji guru honor yang rendah. Keempat, Infrustruktur pendidikan yang kurang memadai terutama di daerah pedalaman dan terpencil.
Mahasiswa Universitas Muhammadyah Palembang merayakan hari pendidikan dengan nonton film dokumenter "Jangan Tutup Sekolah Kami". Film yang mengisahkan Akses pendidikan yang sulit bagi warga Moro- Moro Kabupaten Mesuji, Lampung, karena berada di Kawasan Hutan Register 45. Padahal sekolah dibangun atas swadaya masyarakat dan kemudian ditutup oleh Pemerintah setempat.
Hari pendidikan di Samarinda diwarnai dengan aksi unjuk rasa dan penyampaian aspirasi guru se Kalimantan Timur di Depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur
Mahasiswa Bulukumba Sulawesi Selatan menuntut Dinas Pendidikan Bulukumba untuk, Pertama Mengevaluasi Kinerja Kepala dan Mengeluarkan Pemecatan terhadap guru yang melakukan tindakan kekerasan seksual dan fisik terhadap siswa. Kedua, Protes Sekolah dijadikan lahan bisnis dan pungutan liar PUNGLI. Ketiga, Protes Pemotongan Dana Bantuan SIswa Miskin terhadap murid Sekolah Dasar.
Mahasiswa Asal Aceh yang bermukim di Yogyakarta mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan konflik status asrama mahasiswa aceh di Yogya.
BEM Mahasiswa Semarang yang terdiri dari Aliansi Mahasiswa UNDIP dan UNNES melakukan demo memperingati hari pendidikan nasional di Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Adapun tuntutan yakni pertama, Pembangunan manusia terutama pendidikan, karena akan menciptakan generasi penerus yang mempunyai ilmu dan karakter. Kedua, memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN. Ketiga, Mencabut Undang - Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, karena tidak berpihak kepada masyarakat golongan menengah kebawah yang ingin kuliah.
Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 UP45 Yogyakarta menggelar aksi dengan menuntut REKTOR UP45 untuk mundur dari jabatannya, karena dianggap telah mengakibatkan merosotnya pengembangan UP45 dan fasialitas belajar mengajar tidak sesui dengan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII menggelar unjukrasa di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Adapun tuntutan yakni Pertama, Menuntut pemerintah untuk meninjau kembali Uang Kuliah Tunggal UKT yang terlalu tinggi dan tidak pro mahasiswa yang kurang mampu. Kedua, Stop pembungkaman demokrasi di Kampus. Ketiga, Stop Liberalisasi, Komersialisasi dan Kapitalisme Pendidikan. Keempat, Stop Pengutan Liar PUNGLI di Dunia Pendidikan. Kelima, Realisasikan pembangunan Kampus Institut Teknologi Habibie (IHT).
Robi, Orang tua Siswa asal Sungai Dalam, Pontianak menuntut Pendidikan Gratis dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pungutan masih banyak terjadi di SMP dan SMA.
Organisasi Cipayung Kota Samarinda menuntut Pemerintah Kalimantan Timur menciptakan pemerataan pendidikan, karena pendidikan di pedalaman dan perbatasan masih sangat timpang dan kurang. Kedua, Perbaikan kesejahteraan guru.
BEM STAIDA GRESIK menuntut Pertama, Pemerintah harus mengawasi Perguruan Tinggi Swasta yang orientasi bisnis pendidikan. Kedua, Pemerintah Kabupaten Gresik harus mengawasi Sekolah yang melakukan pungutan uang gedung. Ketiga, Beasiswa untuk warga Gresik. Sumber FB Bob Nasrin
Gerakan Mahasiswa Menolak Komersialisasi Pendidikan, Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah Menuntut Pertama, Pendidikan saat ini telah dikomersialisasi (diperjualbelikan) sehingga masih banyak sekali pemuda yang tidak bisa mengakses pendidikan tinggi. Kedua, permasalahan penerapan UKT yang diterapkan di Universitas Tadulako masih banyak sekali ketimpangan (tidak sesuai dengan Permenristekdikti no.39 tahun 2016), contohnya saja masih maraknya pungutan liar di berbagai fakultas, belum diterapkannya kuota 5% pada masing-masing kategori UKT 1 dan UKT 2. Sumber FB Afandi Bogut
Mahasiswa Universitas Mulawarman melakukan aksi saat pihak Rektorat dan Dosen mengadakan Upacara Hari Pendidikan. Proses upacara sementara berlangsung yang dipimpin Rektor, Prof Dr H. Masjaya, Sebagian Mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan "TOLAK UKT MAHAL", sehingga menarik perhatian peserta upacara. Sumber FB Much Abdhand
BEM KM Farmasi Universitas Andalas Padang, menuntut peningkatan fasilitas laboratorium dan perbaikan fasilitas praktikum yang kadang sudah tidak layak pakai. Sumber FB BEM KM Farmasi Unand
Hari Pendidikan Nasional diwarnai aksi mogok kerja oleh Dosen dan Tenaga Pendidik Universitas Pembangunan Nasional UPN Veteran Yogyakarta. Mereka mempertanyakan status kepegawaian setelah kampus tersebut diubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN)
Organisasi Kemahasiswaan Di Lombok Timur menyoroti kasus pencabulan dan pelecehan seksual di Lingkungan Pendidikan Lombok Timur
Aliansi Mahasiswa Papua AMP mendesak Indonesia dan PBB untuk segera berikan kebebasan menentukan nasib sendiri west papua yang ditekankan sebagai solusi demokratis bagi rakyat papua
Aliansi Mahasiswa Lintas Organisasi di Mamuju Sulawesi Barat yang terdiri dari PMII, FPPI, GMKI, KOMKAR dan MAPER Menuntut Pemerintah Sulawesi Barat (SULBAR) untuk membentuk Peraturan Gubernur Satgas Khusus Dunia Pendidikan. Kedua, Menuntut Pemerintah Sulbar untuk pelarangan paham radikal di Kampus maupun sekolah. Ketiga, Stop Komersialisasi Pendidikan. Keempat, Percepat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Sulbar. Kelima, Perjelas kurikulum pendidikan. Keenam, Optimalkan gerakan kembali ke sekolah. Ketujuh, Tuntaskan seluruh lahan sekolah yang bersengketa. Kedelapan, Optimalkan operasional bus sekolah. Kesembilan, Sejaterakan tenaga pendidik guru honorer dan sukarela. Kesepuluh, Kembalikan pendidikan pancasila, sejarah dan budaya lokal di sekolah.
BEM Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demontrasi di Kantor Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta. Adapun tuntutan yakni pertama, pemerataan pendidikan, karena masih terjadi kesenjangan diberbagai daerah, kesejahteraan guru yang belum terpenuhi seluruh Indonesia. Kedua, Menolak komersialisasi pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas. Menolak segala pungutan tingkat dasar, menengah dan atas.
