 |
| Hoax |
"Hoax terbaik adalah versi penguasa. Sebab, mereka memiliki peralatan lengkap: statistik, intelijen, editor, panggung, media, dan dst…" Itu inti cuitan saya beberapa hari lalu. Dan, dari satu kalimat itu, kontroversi masih berlanjut sampai hari ini.
Apakah saya pro berita bohong? Bukan itu soalnya. Yang saya persoalkan adalah sikap reaktif pemerintah terhadap "maraknya" adu bohong di media massa. Padahal pemerintah sendiri tak memiliki sistem evaluasi opini publik.
Periksalah. Secara serampangan pemerintah memblokir sumber informasi tanpa ukuran yang jelas: apakah sebuah situs berisi info bohong, misinformasi, atau disinformasi? Demarkasi yang diajukan cuma satu: sumber informasi yang "bukan mainstream" harus dicurigai sebagai hoax. Sikap inilah yang justru membahayakan demokrasi karena publik diarahkan untuk hanya percaya kepada "media mainstream".
Padahal, justru melalui media mainstream itulah kekuasaan menyelundupkan kepentingan hegemoninya. Media adalah bagian dari kurikulum legitimasi kekuasaan. Dalam negara demokratis sekalipun, dalil itu bekerja sempurna: kekuasaan selalu berkehendak absolut. Mengendalikan informasi adalah cara "dingin" untuk melemahkan oposisi.
Masalah muncul bila pengetahuan dan akal politik pemerintah tak lagi mampu mengendalikan informasi. Publik segera mengenalinya sebagai "krisis legitimasi". Dalam kondisi itu, hoax mengambil alih diskursus politik publik. Begitulah sistem demokrasi bekerja demi mengukur legitimasi kekuasaan: surplus atau defisit?
Sekadar contoh hari-hari ini: apakah soal kegagalan tax amnesty adalah hoax atau bukan? Mengapa pemerintah tak satu pandangan dalam memberi penjelasan? Apakah soal "buruh Cina" itu bohong atau setengah bohong? Mengapa "bahasa tubuh" pemerintah penuh nuansa? Apakah kenaikan tarif surat kendaraan bermotor berasal dari usulan polisi atau menteri keuangan? Mengapa keduanya terkesan mengelak?
Jadi, bila informasi kehilangan daya persuasi, itu pertanda ada koordinasi yang kacau dalam pengendalian opini publik. Dalam soal berita Bloomberg yang disadur Antara (dan dikutip "media mainstream") demi memaksakan tafsir yang positif bagi prestasi pemerintah, bukankah kita menyaksikan semacam "penghinaan akal publik"?
Informasi adalah mata uang demokrasi. Pers mengedarkannya sebagai opini publik. Dalam peredaran itulah informasi dapat menjadi disinformasi: informasi tiba dengan pesan yang keliru. Tentu karena diselewengkan atau karena ketakcukupan nalar publik untuk mengolahnya. Namun yang paling menjengkelkan adalah bila penyelewengan itu dilakukan karena mengira akal publik dapat dibohongi (pakai) media mainstream.
Pertanyaannya adalah siapa yang berkepentingan dengan penyelewengan itu? Dalam etika politik, berlaku dalil niat baik tak perlu dibuktikan. Apakah pemerintah berniat baik memberantas hoax? Tak perlu dibuktikan. Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa perlu suatu "operasi khusus" dengan "institusi khusus" untuk memburu hoax? Tentu ada saja jawaban normatif pemerintah adalah demi keutuhan, kesantunan, etika, dan seterusnya. Atau dengan alasan yang masih harus dicari relevansinya: Amerika Serikat dan Eropa juga sudah mendeklarasikan perang terhadap hoax. Boleh saja asal konsekuen dengan fakta yang ada: pelaku hoax di Amerika Serikat justru media mainstream.
Saya tak suka hoax. Itu buruk bagi kompetisi politik sehat. Tapi bila pemerintah tak punya sistem evaluasi opini publik dan justru mengambil keuntungan hegemonik dari "media mainstream" yang dikondisikan untuk mendukung pemerintah, hoax harus dibaca sebagai simbol krisis legitimasi. Hoax adalah sinyal bahwa alternatif kekuasaan sedang tumbuh.
Dalam kondisi semacam ini, pemerintah harus membaca politik dari posisi orang ketiga: kekuasaan yang tak lagi memiliki oposisi akan kehilangan alat ukur legitimasi.
Memang terlihat upaya konsolidasi pemerintah untuk menambah aset politiknya dengan "membeli" lahan oposisi. Secara etik, itu melemahkan demokrasi.
Demokrasi memiliki mekanisme koreksi. Terlalu banyak kebenaran dipromosikan berarti ada kebohongan yang sedang disembunyikan. Dilihat dari perspektif itu, hoax adalah fabrikasi politik. Bukan untuk merusak demokrasi, tapi justru untuk menunda konglomerasi kebenaran.
Politik adalah konfrontasi etik demi menghasilkan suatu "peristiwa". Hoax adalah konfrontasi terhadap monopoli kebenaran. Saya meninjau soal hoax ini dari perspektif dekonstruksi demi rekonsolidasi demokrasi yang kini merosot menjadi sekadar adu cacian dan olah dendam.
Kelak, sejarah akan menilai apakah kita berhasil mengkonsolidasikan kembali demokrasi melalui strategi berlapis atau gagal karena hanya mampu menikmati tukar-tambah kepentingan sesaat hari ini.
Penulis Rocky Gerung
Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi
*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi 6 Januari 2017
Apakah saya pro berita bohong? Bukan itu soalnya. Yang saya persoalkan adalah sikap reaktif pemerintah terhadap "maraknya" adu bohong di media massa. Padahal pemerintah sendiri tak memiliki sistem evaluasi opini publik.
Periksalah. Secara serampangan pemerintah memblokir sumber informasi tanpa ukuran yang jelas: apakah sebuah situs berisi info bohong, misinformasi, atau disinformasi? Demarkasi yang diajukan cuma satu: sumber informasi yang "bukan mainstream" harus dicurigai sebagai hoax. Sikap inilah yang justru membahayakan demokrasi karena publik diarahkan untuk hanya percaya kepada "media mainstream".
Padahal, justru melalui media mainstream itulah kekuasaan menyelundupkan kepentingan hegemoninya. Media adalah bagian dari kurikulum legitimasi kekuasaan. Dalam negara demokratis sekalipun, dalil itu bekerja sempurna: kekuasaan selalu berkehendak absolut. Mengendalikan informasi adalah cara "dingin" untuk melemahkan oposisi.
Masalah muncul bila pengetahuan dan akal politik pemerintah tak lagi mampu mengendalikan informasi. Publik segera mengenalinya sebagai "krisis legitimasi". Dalam kondisi itu, hoax mengambil alih diskursus politik publik. Begitulah sistem demokrasi bekerja demi mengukur legitimasi kekuasaan: surplus atau defisit?
Sekadar contoh hari-hari ini: apakah soal kegagalan tax amnesty adalah hoax atau bukan? Mengapa pemerintah tak satu pandangan dalam memberi penjelasan? Apakah soal "buruh Cina" itu bohong atau setengah bohong? Mengapa "bahasa tubuh" pemerintah penuh nuansa? Apakah kenaikan tarif surat kendaraan bermotor berasal dari usulan polisi atau menteri keuangan? Mengapa keduanya terkesan mengelak?
Jadi, bila informasi kehilangan daya persuasi, itu pertanda ada koordinasi yang kacau dalam pengendalian opini publik. Dalam soal berita Bloomberg yang disadur Antara (dan dikutip "media mainstream") demi memaksakan tafsir yang positif bagi prestasi pemerintah, bukankah kita menyaksikan semacam "penghinaan akal publik"?
Informasi adalah mata uang demokrasi. Pers mengedarkannya sebagai opini publik. Dalam peredaran itulah informasi dapat menjadi disinformasi: informasi tiba dengan pesan yang keliru. Tentu karena diselewengkan atau karena ketakcukupan nalar publik untuk mengolahnya. Namun yang paling menjengkelkan adalah bila penyelewengan itu dilakukan karena mengira akal publik dapat dibohongi (pakai) media mainstream.
Pertanyaannya adalah siapa yang berkepentingan dengan penyelewengan itu? Dalam etika politik, berlaku dalil niat baik tak perlu dibuktikan. Apakah pemerintah berniat baik memberantas hoax? Tak perlu dibuktikan. Yang perlu dipertanyakan adalah mengapa perlu suatu "operasi khusus" dengan "institusi khusus" untuk memburu hoax? Tentu ada saja jawaban normatif pemerintah adalah demi keutuhan, kesantunan, etika, dan seterusnya. Atau dengan alasan yang masih harus dicari relevansinya: Amerika Serikat dan Eropa juga sudah mendeklarasikan perang terhadap hoax. Boleh saja asal konsekuen dengan fakta yang ada: pelaku hoax di Amerika Serikat justru media mainstream.
Saya tak suka hoax. Itu buruk bagi kompetisi politik sehat. Tapi bila pemerintah tak punya sistem evaluasi opini publik dan justru mengambil keuntungan hegemonik dari "media mainstream" yang dikondisikan untuk mendukung pemerintah, hoax harus dibaca sebagai simbol krisis legitimasi. Hoax adalah sinyal bahwa alternatif kekuasaan sedang tumbuh.
Dalam kondisi semacam ini, pemerintah harus membaca politik dari posisi orang ketiga: kekuasaan yang tak lagi memiliki oposisi akan kehilangan alat ukur legitimasi.
Memang terlihat upaya konsolidasi pemerintah untuk menambah aset politiknya dengan "membeli" lahan oposisi. Secara etik, itu melemahkan demokrasi.
Demokrasi memiliki mekanisme koreksi. Terlalu banyak kebenaran dipromosikan berarti ada kebohongan yang sedang disembunyikan. Dilihat dari perspektif itu, hoax adalah fabrikasi politik. Bukan untuk merusak demokrasi, tapi justru untuk menunda konglomerasi kebenaran.
Politik adalah konfrontasi etik demi menghasilkan suatu "peristiwa". Hoax adalah konfrontasi terhadap monopoli kebenaran. Saya meninjau soal hoax ini dari perspektif dekonstruksi demi rekonsolidasi demokrasi yang kini merosot menjadi sekadar adu cacian dan olah dendam.
Kelak, sejarah akan menilai apakah kita berhasil mengkonsolidasikan kembali demokrasi melalui strategi berlapis atau gagal karena hanya mampu menikmati tukar-tambah kepentingan sesaat hari ini.
Penulis Rocky Gerung
Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi
*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi 6 Januari 2017
No comments:
Post a Comment