Melawan Teror Visual Calon Walikota Kendari

Beberapa bulan terakhir kita dipertontonkan dengan baliho, banner, spanduk dan stiker calon Walikota Kendari. Dalam ingatanku orang yang pertama mempublikasikan dirinya maju menjadi calon walikota yakni Ishak Ismail, Spanduk ditebar di tiap gang sesui dengan mottonya ‘Anak Lorongnya Kendari”.

Kedua, Diikuti dengan Abdul Razak, Ketua DPRD Kota Kendari yang menyatakan diri akan maju melalui jalur PAN untuk merebut kursi 01 Kota Kendari. Melalui Timnya yang dinamakan GEMPAR Gerakan Masyarakat Pendukung Abdul Razak menyebarkan baliho dan banner kecil ke tiap sudut kota dan kampung-kampung. 

Ketiga, ADP Adriatma Dwi Putra, anak Walikota Kendari yang tidak mau kalah dengan menyebarkan spanduk hampir seluruh wilayah kota kendari. Tim penyebar spanduk ADP dipelopori oleh aparat pemerintah tingkat bawah seperti Lurah dan Camat. 

Selanjutnya diikuti oleh tim Andi Muzakkir dan Amarullah serta Musaddar Mappasomba. Dua minggu terakhir yang sangat gencar menyebar baliho, spanduk dan banner adalah Derik, Mohammad Zayat Kaimoeddin. 

Setelah bertahan selama 3 bulan, spanduk anak lorong, ADP dan Abdul Razak mulai berkurang. Mungkin disebabkan beberapa faktor alam seperti tertiup angin sehingga roboh dan robek dan seterusnya. Tim sukses yang balihonya telah habis tumbang, kembali muncul dengan model kampanye baru dengan memasang Stiker di sudut kota. 

Titin Saranani yang sangat aktif di media sosial grup sultra watch mengkritik tindakan pemasangan stiker yang dilakukan oleh Tim Anak Lorong tanpa minta izin terhadap warga. Berikut pernyataan Tie Saranani ‘Anak Lorong tolong beritahu tim suksesmu jangan pasang panace seperti tukang sedot WC, Seperti orang tidak sekolah, Tidak tau aturan dan merusak keindahan kota. Saya pribadi keberatan dan tolong bersihkan segera’.

Stiker yang ditempel dekat rumah Tie Saranani. Sumber Facebook Tie Saranani

Pernyataan Tie Sarani mendapatkan jempol sebanyak 308 netizen facebook dan 171 komentar netizen. Sebagian mendukung dan sebagian membela diri dan menyerang calon lain..

Isu sampah visual calon walikota pun berkembang terus sampai hari ini di media sosial.. beberapa foto sampah visual yang diupload netizen.

Poster Calon Walikota Kendari dipaku di Pohon. Sumber Facebook Kimel

Calon Walikota Kendari, Sumber Facebook Lakidende Perlente

Saya sangat mendukung dengan kritikan Kaka Tie Saranani untuk melawan sampah visual Calon Walikota Kendari. Namun, Apakah kita hanya berhenti pada kritik semata ?..

Beberapa anak muda yang pernah resah dengan sampah visual politisi seperti di Kota Makassar. Muncul gerakan Stop Paku Pohon pada masa pemilihan caleg ‏lalu @StopPakuPohon RT @lontaraa: pohon-pohon di BTP sudah berbuah janji, sisa tunggu untuk dipanen pak @kpu_provsulsel ~ ”

Sumber Twitter @StopPakuPohon

Merusak Pohon sama halnya merusak kehidupan warga, karena dapat menyebabkan bencana bagi kehidupan manusia seperti banjir dan sebagainya. Gerakan anak muda kota pada tahun 2013 lalu merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap pohon dengan mengkampanyekan “jangan pilih pemaku pohon”.

Begitupun dengan gerakan yang dibangun Sumbo Tinarbuko, Dosen Desain Komunikasi Institut Seni Yogyakarta. Sumbo mengamati perkembangan iklan diluar ruangan selama 10 tahun terakhir dan menyimpulkan  bahwa iklan luar ruangan sudah menjajah ruang publik. Oleh karena itu, Sumbo bersama mahasiswa membentuk gerakan yang dinamakan ‘Komunitas Reresik Sampah Visual”. Aksi mereka mencabuti rontek, spanduk, baliho yang diikatkan di Pohon. Iklan-iklan dianggap merusak pohon. Gerakan inipun berkembang di berbagai kota seperti semarang, malang dan makassar dan berbagai kota lainnya..  

 
Kunjungi web sampah visual
 

Nah, Bagaimana dengan sampah visual di Kota Kendari ?, Apakah Cukup dengan berteriak di Media Sosial ?. Saya kira tidak.. Netizen yang peduli dengan pohon dan lingkungan kota perlu untuk terjun langsung di lapangan mengadakan pembersihan sampah visual ini seperti halnya yang pernah dilakukan anak muda di Yogyakarta dan Makassar. Teror sampah visual memaksa kita untuk menuruti kemauan mereka padahal ruang publik bebas bukan hanya untuk para politisi.