Pernyataan Sikap Bela Demokrasi, Bela Rakyat

 

Foto Twitter LBH Jakarta

“Bela Demokrasi, Bela Rakyat” adalah suatu sikap panjang yang kami ambil, bukan hanya karena berbagai situasi tanah air belakangan ini, namun sikap yang sudah kami pelihara sejak reformasi 98 dan bahkan sebelumnya. Demokrasi sejati harus diraih, dimana rakyat menikmati keadilan sosial dan kesetaraan. Sikap itu masih belum berubah, kami masih pedulu dengan nasib kaum miskin kota yang tergusur atau rakyat desa yang terancam terusir karena pendirian pabrik semen, nasib buruh, nasib rakyat papua, nasib perempuan dan anak, nasib kelompok agama/keyakinan minoritas, kelompok dengan orientasi seksual berbeda yang dibungkam aspirasinya dan dieksploitasi tanahnya, kejelasan penyelesaian kasus HAM masa lalu atau pemberantasan korupsi.

Kami juga peduli  kepada jaminan kebebasan berekspresi, berkumpul dan berorganisasi yang makin dibungkam dengan banyaknya aturan represif. Dilegitimasinya pelanggaran dan pembatasan jaminan kebebasan beribadah. Merebaknya aturan ditingkat lokal maupun nasional yang bersifat deskriminatif. Kami ingin mempertahankan Indonesia yang bhineka, dimana semua suku, agama, dan golongan, seluruh manusia Indonesia diakui persamaan haknya, setara ditengah perbedaan. Tidak ada yang berubah dari sikap kami. Tidak pula teralihkan dari kisruh politik, kebencian serta kekerasan yang coba disemai oleh segelintir orang. oleh karenanya pada peringatan hari HAM International ke 68 ini, kami kembali menyerukan kepada rakyat Indonesia, Mari kita ‘Bela Demokrasi, Bela Rakyat”.

Kami mencoba merefleksikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Indonesia. Setelah 18 tahun reformasi, belum pernah dalam sejarah Indonesia rakyat demikian terjepit. Rakyat dipaksa memilih suatu sikap untuk berpihak kepada pihak-pihak yang bertikai memperebutkan  kekuasaan. Kami merasa ada pengkondisian dimana kami harus memilih antara memprorietaskan hak kebhinekaan atau hak keadilan rakyat atau memilih untuk bersolidaritas pada gerakan berbasis keagamaan yang inteloran. Dimana satu sama lain dikondisikan saling bertentangan. Ditengah kebisingan politik belakangan ini suara korban ketidakadilan tenggelam hilang ditelan angin.

Gerakan kiat keagamaan yang bersifat inteloran kian menguat, sementara itu nasib rakyat miskin tidak bertambah baik. Kebencian atas perbedaaan ditabur sedemikian rupa.  Ketakutan disebarkan melalui dunia maya pun dalam keseharian. Ditengah situasi ini suara lirih rakyat tertindas hilang, korban kriminalisasi serta korban ketidakadilan terlupakan. Suara tersebut tidak pernah sampai ke telinga penguasa yang sibuk berkonsolidasi dengan elit politik, dan bukan berkonsolidasi dengan rakyat. Para penguasa dan segelintir pemilik modal justru merusak usaha konsolidasi demokrasi rakyat. Kami Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat (ADIL) mengecam kondisi ini dan mengecam siapa pun pihak yang merusak konsolidasi demokrasi.

 

Foto Twitter Gema Demokrasi

Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat (ADIL) yang merupakan gerakan multi sektor dari berbagai elemen organisasi dan individu yang ingin mengajak dan mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan sikap dan tuntutan kita kepada penguasa hari ini yakni

• Tolak militerisme dan upaya-upaya mengembalikannya di segala ruang kehidupan sipil
• Tolak deskriminasi berbasiskan SARA dan disabilitas
• Tolak pemberangusan kebebasan berekspresi berkumpul dan berserikat
• Tolak pemberangusan kebebasan akademik dan berorganisasi
• Tolak politisasi SARA
• Tolak penggusuran, menuntut agar kasus-kasus penggusuran yang sudah terjadi diselesaikan sejalan dengan standar hak asasi manusia.
• Tolak segala bentuk kekerasan berbasiskan SARA, GENDER, SOGIE, dan Usia
• Tolak Kriminalisasi Rakyat, Aktivis Pro Demokrasi, LGBT, dan Rakyat Papua
• Tolak TPP  dan RCEP
• Tolak penyingkiran rakyat dan perusakan alam melalui reklamasi maupun pembangunan pabrik pabrik
• Moratorium seluruh izin tambang seluruh Indonesia
• Hapuskan Privatisasi pendidikan
• Hapuskan kontrak dan outsourcing
• Hapuskan kebijakan upah murah dan naikkan upah
• Revisi pasal karet yang anti demokrasi dalam UU ITE
• Sahkan RUU Penghapusan kekerasan seksual
• Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
• Selesaikan kasus – kasus pelanggaran HAM masa lalu
• Usung dan hargai serta hormati ke-bhinekaan

10 Desember 2016

Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat (ADIL)