Ilustrasi |
Biaya politik tidak murah. Butuh dana ratusan hingga milliaran rupiah untuk bisa duduk di DPRD Kabupaten. Tak heran, Anggota Dewan baru dilantik langsung menggadaikan SK pengangkatannya ke beberapa perbankan
Sejumlah Anggota DPRD di Sampan, Pemekasan dan Sumenep sudah menggadaikan SK pengangkatannya ke bank. Sementara di Bangkalan baru ada dua anggota dewan yang berkonsultasi ke perbankan dengan cara mrnjaminkan SK untuk pinjaman.
Menurut Sekertaris DPRD Sampang, Moh Anwar Abdullah mengutarakan, sudah ada lima anggota dewan yang mengajukan rekomendasi. Kini sudah diproses pengajuan pinjamannya di bank.
Untuk mengajukan pinjaman uang ke bank dengan menjaminkan SK, dewan harus memperoleh rekomendasi dari pihaknya. Sebagian ada bank menggunakan sistem potong gaji.
"Ada satu bank langsung melakukan pemotongan gaji untuk pembayaran cicilan tiap bulan", ujarnya
Usai pelantikan sudah ada beberapa bank di Sampang yang datang ke kantor DPRD untuk menawarkan kerjasama. Itu bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan wakil rakyat yang akan meminjam uang.
"Bagi wakil rakyat yang akan mengajukan pinjaman uang ke bank dalam waktu dekat, harus dibuatkan surat pemberitahuan karena kartu anggotanya belum jadi" paparnya
Di Kota Keris sudah ada 10 anggota DPRD yang mengajukan pinjaman dengan jaminan SK pengangkatan anggota dewan. Itu disampaikan Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko kemarin.
Dia menjelaskan, besaran kredit yang dipinjam anggota dewan bervariasi. Mulai dari Rp.500 juta, Rp 700 juta, hingga Rp 1 milliar. Total pinjaman yang bisa dilakukan yaitu 70% dari akumulasi gaji yang diterima dewan selama lima tahun. "maksimal sekitar Rp 1 - Rp 1,1 milliar" terangnya
Penggadaian SK keanggotaan dewan juga terjadi di Pemekasan. Cara itu dilakukan untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan selama pencalonan hingga pelantikan.
Sebab, biaya politik mahal lantaran calon anggota dewan (caleg) tidak hanya mengeluarkan biaya operasional dan tim sukses. Tetapi juga memberi "sangu" kepada calon pemilih agar memilih saat dibalik suara.
Selain itu, ada dana lain yang harus dikeluarkan misalnya, pembelian genset untuk kelompok masyarakat, penerangan lampu jalan secara mandiri dan dana operasional tahapan pileg.
Kebutuhan anggaran caleg cukup fantastis, yakni Rp 1-2 milliar. "Kadang ada yang mengeluarkan uang segitu besar, masih saja belum terpilih". Kata pria yang dua periode menjadi Anggota DPRD Pemekasan.
Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya itu. Mulai menjual aset, mencari donatur hingga mencari pinjaman. Tak heran selesai dilantik, SK pengangkatannya langsung digadaikan.
Nominal pinjaman beragam, mulai Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Pembayaran utang tersebut, langsung potong gaji. "Cara paling mudah mendapatkan dana, ya gadaikan SK" ungkapnya.
Anggota dewan juga memiliki kewajiban membayar sumbangan partai. Nominalnya beragam, tergantung kebijakan partai. Biasanya, tiap anggota diberi kewajiban membayar Rp 2 - 3 juta. "Iuran untuk fraksi juga ada". Katanya
Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Bengkalan, Hasan Taufik menjelaskan Bank Jatim menyediakan pinjaman maksimal Rp 1,5 milliar per orang. "Kembali ke masing - masing pemohon. Biasanya tergantung pada kebutuhan. Tapi tidak boleh lebih Rp 1,5 milliar" tegasnya
Sumber : www.radarmadura.jawapos.com
No comments:
Post a Comment