Dinasti Politik Hasil Pemilu 2019 di Sulawesi Tenggara

Dalam pemilihan legislatif 2019, beberapa yang menjadi sorotan terutama dinasti politik. Dimana Para Bupati menjadikan keluarganya sebagai Anggota Legislatif. 

Pertama, Bupati Konawe Selatan, Surunuddin berhasil mendudukkan dua anggota keluarganya di Legislatif dari tiga calon yang diajukan. Aksan Jaya Putra, anak kandungnya melalui partai golkar berhasil duduk di legislatif DPRD Sulawesi Tenggara. Selain itu berhasil dudukkan istrinya Nurlin Surunuddin di DPRD Sulawesi Tenggara melalui partai golkar. Satu calon yang tidak berhasil lolos ke DPR RI yakni anak perempuannya bernama Leni Suruddin.

Kedua, Geng Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, berhasil dudukkan tiga anggota keluarganya yakni Istri Titin Nurbaya Saranani berhasl merebut kursi di DPRD Sulawesi Tenggara melalui Partai PAN. Kedua, Anak perempuannya Devi Thesya Kanggoasa, berhasil merebut kursi di DPRD Kabupaten Konawe melalui partai PAN. Terakhir anak laki-lakinya, Fachri Pahlevi Kanggoasa berhasil duduk di DPR RI melalui Partai PAN, bahkan menjadi Anggota DPR RI termuda.

Ketiga, Geng Ridwan Bae, Mantan Bupati Kabupaten Muna yang kini menjabat sebagai Anggota DPR RI dari Partai Golkar. Ridwan berhasil dudukkan istrinya Sitti Nulaila di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Partai Golkar. Anak laki-lakinya berhasil merebut kursi di DPRD Kota Kendari, La Ode Iniarto melalui Partai Golkar. Terakhir, Anak perempuannya Wa Ode Rabia Aldawia Ridwan berhasil merebut kursi di DPD RI bersama 5 Calon DPD lainnya.

Keempat, Geng Bupati Wakatobi, Arhawi, berhasil mendudukkan satu orang anaknya di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui partai Golkar.

Kelima, Geng Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan, Amrullah berhasil mendudukkan anaknya, Risky di DPRD Sulawesi Tenggara melalui Partai Demokrat. 

Keenam, Geng Bupati Kabupaten Bombana, Tafdil berhasil mendudukan Istrinya Andi Nirwana di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Baca : Faktor Kekalahan Jokowi di Sulawesi Tenggara

Anggota DPRD Baru Dilantik Langsung Gadaikan SK

Ilustrasi

Biaya politik tidak murah. Butuh dana ratusan hingga milliaran rupiah untuk bisa duduk di DPRD Kabupaten. Tak heran, Anggota Dewan baru dilantik langsung menggadaikan SK pengangkatannya ke beberapa perbankan

Sejumlah Anggota DPRD di Sampan, Pemekasan dan Sumenep sudah menggadaikan SK pengangkatannya ke bank. Sementara di Bangkalan baru ada dua anggota dewan yang berkonsultasi ke perbankan dengan cara mrnjaminkan SK untuk pinjaman.

Menurut Sekertaris DPRD Sampang, Moh Anwar Abdullah mengutarakan, sudah ada lima anggota dewan yang mengajukan rekomendasi. Kini sudah diproses pengajuan pinjamannya di bank.

Untuk mengajukan pinjaman uang ke bank dengan menjaminkan SK, dewan harus memperoleh rekomendasi dari pihaknya. Sebagian ada bank menggunakan sistem potong gaji.

"Ada satu bank langsung melakukan pemotongan gaji untuk pembayaran cicilan tiap bulan", ujarnya

Usai pelantikan sudah ada beberapa bank di Sampang yang datang ke kantor DPRD untuk menawarkan kerjasama. Itu bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan wakil rakyat yang akan meminjam uang.

"Bagi wakil rakyat yang akan mengajukan pinjaman uang ke bank dalam waktu dekat, harus dibuatkan surat pemberitahuan karena kartu anggotanya belum jadi" paparnya

Di Kota Keris sudah ada 10 anggota DPRD yang mengajukan pinjaman dengan jaminan SK pengangkatan anggota dewan. Itu disampaikan Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bhakti Sumekar Novi Sujatmiko kemarin.

Dia menjelaskan, besaran kredit yang dipinjam anggota dewan bervariasi. Mulai dari Rp.500 juta, Rp 700 juta, hingga Rp 1 milliar. Total pinjaman yang bisa dilakukan yaitu 70% dari akumulasi gaji yang diterima dewan selama lima tahun. "maksimal sekitar Rp 1 - Rp 1,1 milliar" terangnya

Penggadaian SK keanggotaan dewan juga terjadi di Pemekasan. Cara itu dilakukan untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan selama pencalonan hingga pelantikan.

Sebab, biaya politik mahal lantaran calon anggota dewan (caleg) tidak hanya mengeluarkan biaya operasional dan tim sukses. Tetapi juga memberi "sangu" kepada calon pemilih agar memilih saat dibalik suara.

Selain itu, ada dana lain yang harus dikeluarkan misalnya, pembelian genset untuk kelompok masyarakat, penerangan lampu jalan secara mandiri dan dana operasional tahapan pileg.

Kebutuhan anggaran caleg cukup fantastis, yakni Rp 1-2 milliar. "Kadang ada yang mengeluarkan uang segitu besar, masih saja belum terpilih". Kata pria yang dua periode menjadi Anggota DPRD Pemekasan.

Berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya itu. Mulai menjual aset, mencari donatur hingga mencari pinjaman. Tak heran selesai dilantik, SK pengangkatannya langsung digadaikan.

Nominal pinjaman beragam, mulai Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Pembayaran utang tersebut, langsung potong gaji. "Cara paling mudah mendapatkan dana, ya gadaikan SK" ungkapnya.

Anggota dewan juga memiliki kewajiban membayar sumbangan partai. Nominalnya beragam, tergantung kebijakan partai. Biasanya, tiap anggota diberi kewajiban membayar Rp 2 - 3 juta. "Iuran untuk fraksi juga ada". Katanya

Penyelia Operasional Kredit Bank Jatim Cabang Bengkalan, Hasan Taufik menjelaskan Bank Jatim menyediakan pinjaman maksimal Rp 1,5 milliar per orang. "Kembali ke masing - masing pemohon. Biasanya tergantung pada kebutuhan. Tapi tidak boleh lebih Rp 1,5 milliar" tegasnya

Sumber : www.radarmadura.jawapos.com