Koruptor Kelas Teri Hingga Kelas Kakap Di Sulawesi Tenggara

Sepanjang tahun 2015 sebanyak 57 kasus korupsi di Sulawesi Tenggara yang kami deteksi melalui pencarian media online dan media cetak dan lain-lain. Adapun daerah yang paling banyak melakukan tindakan korupsi yakni Kabupaten Muna, Kota Kendari, Kolaka Utara, Disusul dengan Kabupaten Konawe Selatan, Bombana dan Kolaka.

PRESENTASE DAERAH YANG BANYAK MELAKUKAN KORUPSI DI SULAWESI TENGGARA SELAMA TAHUN 2015

 Daerah yang paling tinggi nilai nominal uang yang di korupsi di Sulawesi Tenggara yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Konawe Selatan, Kota Baubau, Bombana, dan Muna

DAERAH YANG PALING TINGGI NOMINAL UANG HASIL KORUPSI SELAMA TAHUN 2015 

Perkiraan Uang yang di Korupsi Di Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 228.363.768.900 atau kurang lebih 228 Milliar Rupiah, hitungannya seperti dibawah ini..

Kota Kendari	10.950.000.000
Muna	19.695.000.000
Bombana	20.872.000.000
Konawe Selatan	30.710.000.000
Buton Utara	3.900.000.000
Buton	200.000.000
Kolaka Utara	1.883.000.000
Kolaka Timur	700.000.000
Konawe	18.460.768.900
Konawe Utara	15.650.000.000
Kolaka	3.294.000.000
Wakatobi	3.049.000.000
Kota Baubau	25.000.000.000
Pemerintah Prov Sultra	74.000.000.000
Kurang Lebih 228 Milliar	228.363.768.900

KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI MENCAPAI 154, 8 MILLIAR SELAMA TAHUN 2015 DI SULAWESI TENGGARA.

Kasus Korupsi yang terjadi di Sulawesi Tenggara dikelompokkan menjadi beberapa bagian mulai dari kelompok kelas teri hingga kelas kakap J :

1. Korupsi Dana APBD dengan nominal diatas 1 Milliar 4 kasus yang melibatkan Kepala Daerah dan Ketua Dewan. Kasus yang paling parah terjadi di Konawe Selatan dengan dilakukan beramai-ramai oleh Anggota Dewan dan Eksekutif dengan dana sebesar 17 Milliar.
2. Untuk Kasus Suap Proyek sebanyak 2 kasus. Orang yang disuap adalah  Anggota DPRD dan Eksekutif. Kasus ini yang menimpa Gubernur Sulawesi Tenggara, diduga menerima suap dari perusahaan asing
3. Korupsi bantuan sosial di Konawe dan dana bencana alam untuk korban angin puting beliung di Kolaka Utara.
4. Korupsi bidang perhubungan meliputi retribusi angkutan umum, pengadaan tempat parkir mobil trans lulo, dan proyek pembuatan terminal di Kota Kendari
5. Korupsi di Bidang Pendidikan meliputi korupsi dana biaya operasional sekolah (BOS) di SMA Negeri 1 Pomalaa dan SMA Negeri 1 Kolaka,   Dana Alokasi Khusus Pendidikan di Buton Utara, Pembangunan gedung sekolah SMK 1 Latali Kolut, Beasiswa untuk mahasiswa termasuk Beasiswa Mahasiwa Sultra di Unnisula, dana hibah untuk Akademi Perawat Muna, Dana sertifikasi guru dan dana pelatihan Guru SD, SMP dan SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sultra
6. Korupsi bidang kesehatan meliputi pengadaan alat kesehatan di Kolaka Timur dan pemotongan gaji pegawai di Konawe Selatan.
7. Korupsi bidang perikanan meliputi korupsi pengadaan alat tangkap, pengadaan kapal di Wakatobi dan Raha dan pengadaan bahan bakar minyak untuk nelayan di Suropia Kabupaten Konawe
8. Korupsi bantuan untuk rakyat miskin meliputi RASKIN di Kolaka Utara, Bantuan Perumahan Kecamatan Batauga dan Kecamatan Kapontor Kabupaten Buton, dan Biaya Hidup Transmigrasi di Disnakertrans Muna
9. Korupsi bidang pertanahan meliputi pembebasan lahan untuk proyek PLTU Lasaunapa di Muna dan Dana Sertifikasi untuk rakyat atau prona di Kolaka Utara
10. Korupsi bidang pertanian meliputi pengadaan bantuan pupuk di Kolaka Timur dan proyek percetakan sawah di Muna Barat, Konawe Selatan dan Konawe
11. 11.    Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) terjadi di Muna, Wakatobi, Kolaka Utara dan Konawe Utara.
12. 12.   Korupsi Koni meliputi korupsi dana atlet di Kota Kendari dan korupsi pengadaan barang di Kolaka Utara
13. Korupsi Pengadaan alat komputer dan internet di Kolaka Utara
14. Korupsi dalam pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan gedung bupati di Konawe Utara, pembangunan gedung DPKAD di Buton Utara dan pembangunan jalan
15. Korupsi Biaya Perjalanan Dinas Fiktif Buton Utara Tahun Anggaran 2012 - 2014
16. Korupsi Dana Perusahaan Daerah terjadi di Konawe Selatan, Konawe dan Kolaka. Terparah di Konawe Selatan karena melibatkan anak bupati,  Siska Karina yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Perusda.
17. Suap dalam penerimaan CPNS terjadi Muna dan Bombana. Setiap warga yang ingin menjadi PNS harus menyetor uang kisaran 30 – 100 juta per orang ke pejabat. Terparah di Bombana karena melibatkan Anak dan Istri Kepala Badan Kepagawaian Daerah (BKD).
18. Korupsi Panitia Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terjadi di Kota Kendari, Bombana dan Konawe. ..

Kasus Korupsi yang saya kategorikan sebagai kelas teri adalah jumlah nominal uang yang di korupsi dibawah 50 Juta. Kasus korupsi kelas teri seperti yang menimpa Darman (48), mantan Plt. Kepala Desa Koroe Onowo, Kecamatan Wangiwangi, Wakatobi. Darman terlibat kasus penyelewengan dana bantuan block grant atau dana alokasi desa. Sedangkan Koruptor Kelas Kakap adalah kasus korupsi yang mencapai puluhan milliar seperti Dana Siluman DPRD Konawe Selatan, dan Dana Solar yang dikelola PT DAKA MIGAS untuk Nelayan di PPI Suropia, Kabupaten Konawe dan lain-lain.

Tingkatan Proses Hukum

Semoga proses hukum pelaku begal uang rakyat diatas dipercepat, dan akan menjadi pelajaran bagi semua warga Bumi Anoa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dimasa yang akan datang, demi menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Situasi seperti ini mengingatkanku kembali dengan seorang filsuf kurus dan pejuang perdamaian, Mahatma Gandhi. Salah satu kata-katanya yang menusuk hati nuraniku sampai sekarang  “ bumi ini cukup untuk menghidupi semua umat manusia, tapi tidak akan pernah cukup bagi tujuh orang serakah”

Sumber Data